Perempuan Perlu Membangun Organisasi Massa

Soeharto berkuasa dengan terror dan pembantaian keji. Jutaan orang terbunuh dalam periode awal kekuasannya. Sasaran terornya adalah dua kekuatan yang paling loyal mendukung politik Bung Karno, yaitu komunis dan nasionalis kiri.
Organisasi perempuan juga menjadi sasaran pembasmian. Gerwani, organisasi perempuan yang memikili anggota 1,5 juta orang, menjadi sasaran perburuan para algojo-algojo rejim orde baru (Tentara, ormas dan milisi sipil).  Ratusan ribu orang mendekam dalam penjara-penjara orde baru selama puluhan tahun.
Sejak itu sampai sekarang, kita sulit menemukan lagi sebuah organisasi perempuan sebesar Gerwani. Kalaupun ada organisasi perempuan sekarang yang beranggotakan banyak orang, semisal organisasi ibu-ibu PKK (pemberdayaan dan kesejahteran keluarga), itu karena sengaja diciptakan oleh penguasa.
Ada yang menarik dengan organisasi PKK ini. Menurut Sri Sulistyawati, mantan aktivis Gerwani cabang Jakarta, sebagian besar metode kerja PKK mengadopsi apa yang pernah dilakukan oleh Gerwani. “Dulu Gerwani sering memberikan kursus ketrampilan kepada kaum perempuan, sekarang PKK juga mencoba melakukan itu,” katanya.
Gerwani aktif memberikan ketrampilan kepada perempuan, seperti menjahit, merenda, menyulam, dan masak-memasak. Mereka juga aktif dalam gerakan pemberantasan buta huruf dan gerakan pendidikan hingga ke desa-desa. Untuk anak-anak, organisasi yang dicap komunis ini mendirikan TK.Melati. Untuk menarik dukungan pedagang menengah dan kecil yang sebagian besar adalah perempuan, gerwani juga mendirikan tempat penitipan anak di pasar-pasar.
Dalam lapangan perjuangan lain, gerwani juga aktif bersama organisasi lain dalam membela ibu dan anak-anak terlantar karena suami kurang bertanggung-jawab, mengorganisir buruh perempuan yang dirugikan sistim kerja, hingga turun ke sawah atau ladang untuk membela kaum tani dan hak atas tanah garapan dari tuan tanah dan perusahaan besar.
Pantas saja, gerwani berhasil tumbuh menjadi organisasi perempuan terbesar saat itu dengan jumlah anggota mencapai 1,5 juta. Sampai sekarang, belum ada organisasi perempuan revolusioner yang mempunyai anggota sebanyak itu.
>>>
Seusai rejim orde baru digulingkan oleh gerakan rakyat, gerakan perempuan pun mulai mencari ruang untuk mengkonsolidasikan diri. Para aktivis perempuan mulai membaca kembali teori-teori feminis, dan sekaligus mulai mengadvokasi isu-isu perempuan seperti kekerasan terhadap perempuan, keterwakilan politik, praktek diskriminasi, dan lain sebagainya.
Menurut Ulfa Ilyas, dalam artikel “Mengenai gerakan Perempuan Berbasis Massa”, sebagian besar yang terlibat dalam gelombang baru gerkaan perempuan ini adalah perempuan kelas atas dan kelas menengah, termasuk dari golongan akademisi dan mahasiswa.
Akan tetapi, menurut Ulfa Ilyas, karena terdominasi oleh kelompok perempuan kalangan atas dan menengah, maka isu-isu dan advokasi gerakan perempuan sangat sedikit yang bersentuhan langsung dengan perempuan kebanyakan, seperti perempuan tani, buruh, dan kaum miskin lainnya.
Di mata perempuan kebanyakan (petani, buruh, dan miskin perkotaan), masalah terbesar mereka adalah sosial-ekonomi akibat sistim neoliberalisme; bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Itu pula persoalan kerumah-tanggaan yang paling banyak membuat pusing “tujuh keliling” kalangan ibu-ibu.
Padahal, menurut Ulfa Ilyas, karena di perempuan masih melekat apa yang disebut peran domestik, maka perempuanlah yang paling merasakan dampak penerapan kebijakan neoliberal, seperti privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi ekonomi.
>>>
Menurut Hegel Terome, penggiat masalah perempuan di Kalyanamitra, salah satu penyebab kenapa gerakan perempuan gagal mendesakkan tuntutannya adalah karena tidak adanya motor organisasi.
“Orde baru telah menghancurkan mesin terbesar gerakan perempuan, yaitu gerwani. Ini juga yang membuat banyak agenda perempuan sulit dimenangkan,” ujar alumnus filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) ini.
Katanya, ketika Bung Karno masih berkuasa, kaum perempuan diajak untuk keluar rumah dan terlibat besama dengan laki-laki untuk membangun bangsa. Sekarang, karena pemerintahnya memang anti-kemajuan perempuan, ditambah lagi ketiadaan mesin organisasi massa perempuan, kaum perempuan mulai ditarik kembali untuk masuk ke dalam rumah.
Sebagai buktinya: di berbagai daerah diberlakukan perda-perda syariah, berdiri perkumpulan-perkumpulan istri taat suami, dan berbagai bentuk tekanan untuk mengurung perempuan di dalam rumah.
“Kalau mau membuka ruang politik, sekaligus melawan berbagai upaya-upaya penyingkiran perempuan, maka sudah saatnya menghidupkan kembali organisasi massa kaum perempuan,” tegasnya.
Akan tetapi, kalau gerakan perempuan hendak membangun organisasi massa, maka perlu difikirkan strategi kampanye dan metode advokasi untuk menjembatani antara organisasi dan massa luas kaum perempuan.
“Saya setuju sekali jika sekarang diusahakan pendirian organisasi massa perempuan. Tetapi itu akan sulit berhasil jika isunya elitis, tidak mau turun langsung ke pabrik dan di tengah-tengah massa kaum perempuan,” tutur Sri Sulistyawati.
  
Agus Pranata
Ref ://Berdikari Online