Bung Karno Dan Gerakan Wanita

Beberapa hari menjelang Kongres Ibu di Jogjakarta, pada 22-25 Desember 1928, Bung Karno sempat menuliskan artikel terkait acara itu. Tulisan itu dimuat di koran “Suluh Indonesia Muda”, yang diredakturi oleh Bung Karno sendiri.
Di situ Bung Karno menuliskan harapannya agar gerakan wanita Indonesia tidak sekedar menjadikan persamaan hak sebagai tujuannya, tetapi juga harus terlibat dalam perjuangan nasional. “Bukan saja kaum laki-laki, tetapi kaum wanita juga harus siap menghadapi gerbangnya maut di dalam usahanya membuat natie,” kata Soekarno, yang mengutip pernyataan Sarojini Naidu, aktivis nasionalis India.
Di mata Hegel Terome, aktivis penggiat masalah perempuan di organisas Kalyanamitra, Bung Karno adalah tokoh laki-laki yang amat sensitive dan visioner dalam melihat kekuatan wanita dalam perjuangan nasional. “Tidak banyak tokoh nasional laki-laki yang demikian serius membincangkan wanita, kecuali Bung Karno,” katanya saat diskusi bertajuk “Sarinah Hari Ini”, yang diselenggarakan oleh Berdikari Online.
Dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan, ketika bangsa Indonesia masih berjuang melawan kembalinya kolonialisme, Bung Karno masih sempat-sempatnya menggelar kursus politik untuk wanita. Kursus wanita diselenggarakan di gedung negara Jogjakarta, dimana Bung Karno terjun langsung sebagai pengajarnya.
Keseriusan Bung Karno makin nyata tatkala ia berjuang keras melengkapi bahan ajaran saat ia mengajar di kursus wanita untuk menjadi sebuah buku. Jadilah buku Sarinah itu. Buku itu sangat lengkap mengurai persoalan-persoalan wanita, teori-teori pembebasan wanita, dan kewajiban wanita dalam revolusi nasional.
Sri Sulistyawati, aktivis perempuan di jaman Soekarno, menjelaskan bagaimana Bung Karno berjuang keras untuk mengajak kaum perempuan terlibat aktif dalam perjuangan melawan neo-kolonialisme dan imperialisme. “Saat itu, Bung Karno melihat sebagian perempuan, termasuk istri pejabat negara, masih terikat konco-wingking.”
Peranan Bung Karno yang begitu besar itu, termasuk dengan usahanya menyelenggarakan kursus dan menerbitkan buku, dianggap Hegel Terome sebagai bukti bagaimana Bung Karno berusaha mengarahkan gerakan perempuan itu dalam visi politiknya: anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.
Di masa Bung Karnolah, menurut Hegel, gerakan perempuan dipandang sebagai mitra dalam perjuangan nasional. Dalam relasi antara perempuan dan negara, pada jaman itu ada pengakuan secara sah bahwa perempuan diposisikan sama dengan laki-laki sebagai warga negara. “Itu diperlukan untuk menyatukan kekuatan nasional untuk melawan neo-kolonialisme dan imperialisme,” katanya.
Akan tetapi, persoalan muncul ketika Bung Karno memutuskan untuk menikahi Hartini pada tahun 1962. Dilema muncul karena gerakan perempuan sedang berjuang keras menentang poligami, sedangkan Bung Karno dianggap telah melakukan poligami.
Saat itu, organisasi perempuan ada yang melakukan protes, tetapi ada juga yang seolah-olah terdiam. Gerwani dianggap tidak bereaksi ketika itu. Saskia Wierenga, penulis buku berjudul “Penghancuran Gerakan Perempuan”, menganggap sikap diam Gerwani itu sebagai upaya menjaga hubungan harmonis antara Sukarno dan Partai Komunis Indonesia.
Sri Sulistyawati, yang pernah menjadi aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), menjelaskan bahwa Gerwani punya pandangan tersendiri soal itu. “Masalah pokok saat itu adalah melawan imperialisme, sedangkan Bung Karno sendiri memimpin perjuangan melawan imperialisme,” katanya.
Menurutnya, gerwani bukan diam saja, tetapi Gerwani juga menyampaikan kritik. “tetapi kritik Gerwani disampaikan dengan cara lain. Tidak dengan aksi massa dan galak-galakan di depan Bung Karno. Kita tidak mau merugikan atau melemahkan perjuangan anti-imperialisme.”
Sri menganggap keputusan Bung Karno menikahi Hartini sebagai masalah pribadi. “itu tanggung jawab pribadi. Masalahnya tidak sesederhana itu. Perkara monogami dan poligami itu harus diatur dalam UU,” tegasnya.

Kusno
Ref : Berdiakari Online