Ketika Sandal Tak Lagi Diperlukan

Seorang anak bertanya pada Ibunya, kapan waktunya memakai sandal? Hanya ketika jalanmu dialas karpet dan gunakan sandal jepit.

Sederhana,… tapi anak anak ini memang tak pernah menggunakan sandal dan hanya digunakan pada saat acara resmi. Tak heran kalau sandal jepit bisa awet hinggu 4 tahun lebih. Ini hanya sepenggal cerita tentang anak anak yang mungkin sudah menjadi tetangga kalian.

Bukan Mencuri Sandal

Si Mbok pernah bercerita padaku bahwa anak anak seusianya dahulu tak pernah menggunakan sandal tapi bukan berjalan di atas aspal saat siang hari. Tapi dua bocah ini merasa sangat nyaman berjalan di terik matahari seharian. Menurut mereka sandal hanya akan mempersulit gerak, tak bebas, bahkan sulit berlari.

Tak semua anak anak pemulung berkelakuan baik, ada yang mempunyai tabiat buruk seperti mengambil barang yang belum waktunya dibuang, atau nekat memasuki pagar orang lain. Sebut saja namanya Rudi, sepulang sekolah langsung membawa karung yang berusaha membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan hidup. Aku bukan bicara soal kejahatan ketika seorang anak mencuri sandal, padahal kalaupun dilakukan hanya untuk digunakan sendiri karena memang tak memiliki.

Banyak cerita yang dilalui, pernah melompati pagar karena kejaran anjing pemilik rumah hingga ‘burungnya’ mengalami nasib tragis satu jahitan. Ya, hanya karena mencuri sandal, tapi nafsu anak anak merasa ingin secepatnya memperoleh barang yang di inginkan. Belum lagi kalau mereka berpapasan dengan pemulung dewasa, sepertinya harus merelakan barang apapun yang diambil. Dari pengalaman ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk melepaskan sandal, bukannya tak ingin memakai tapi memang merepotkan ketika melarikan diri.

Rudi, termasuk siswa yang paling sering mengotori lantai sekolah karena tak menggunakan alas kaki. Bukan hanya dia, tapi beberapa siswa di pinggiran ternyata masih tak menggunakan sandal. Bukan karena terbiasa, tapi memang tak memiliki sepatu dan itupun harus berjuang sendiri membeli berbagai peralatan sekolah. Kok bisa?… Padahal dana pemerintah untuk membantu mereka bersekolah telah dikucurkan tapi kita masih melihat realitas sosial seperti ini. Permasalahannya bukan pada dana, tapi uang itu digunakan untuk keperluan lain. Begitulah kehidupan kelas bawah yang terpaksa memotong kepentingan lain hanya untuk sesuap nasi.

Maksudmu Uluran Tangan?

Ah,… aku berfikir kalau sekarang disetiap sudut jalan mengaharapkan uluran tangan dan merasa bosan harus mengeluarkan recehan setiap beberapa langkah. Maksudku,… apakah mereka benar-benar tak mampu hingga harus mengeluarkan koin di kantongku? Ini hanya pertanyaan besar yang sulit dijawab, dan sebenarnya aku tak mampu membedakan aktor diantara mereka.

Tak harus dengan koin, seperti anak anak pemulung ini yang bisa dibantu tanpa mengeluarkan sepeserpun dari kantong kalian. Memberikan beberapa kaleng minuman bekas sudah cukup membantu, apalagi anak anak seperti Rudi cukup banyak jumlahnya dan punya persaingan tersendiri.

Aku pernah memikirkan satu hal, kalau saja anak anak pemulung itu berhasil mengumpulkan uang, apakah mereka nantinya membeli sepatu & sandal atau….. malah disalah gunakan orang tuanya.

Mulut Mu, Laboratorium Ku

Ini bukan masalah serius saat ini tapi mungkin menjadi masalah besar di generasi mendatang, mengingat banyaknya makanan yang tidak diawasi dengan benar.

Nusantara bukan hanya beraneka ragam budaya dan ramainya makanan tradisi, tapi juga aneka jajanan olah yang tak kalah menarik bagi kaum dewasa maupun anak anak. Jadi kenapa, ada yang salah dengan kreatifitas jajanan itu? Tak ada, dan saya pun bangga bahwa bangsa ini sebenarnya sungguh kreatif dengan menciptakan berbagai rasa hingga membuat wisatawan ikut merasakan.

Tak Perlu Kantong Tebal

Begitulah,…. dan aku semakin betah di negeri sendiri. Mencicipi hidangan tak perlu menguras isi dompet, terkecuali resto itu sudah cukup terkenal dan mematok harga yang ‘sedikit’ membuat sesak nafas. Alih alih hidangan mahal, bagi kalangan menengah & bawah memiliki selera berbeda. Anggap saja Anda memiliki satu koin seribu rupiah, toh juga bisa mencicipi jajanan unik melalui pedagang kecil yang sering muncul di depan sekolah.

Ada banyak jajanan anak yang di racik dengan harga seribu rupiah, diantaranya Bakso bakar dan Ceker bakar(kaki ayam yang dibakar). Aku masih belum tahu, apakah jajanan seperti ini juga muncul di kota lainnya. Ah,… itu bukan masalah besar, yang penting anak anak sekolah itu bisa tersenyum ketika orang tuanya hanya memberikan satu koin seribu rupiah kepada mereka. Tapi jangan salah, jajanan anak seperti ini juga masuk kedalam sebuah restoran yang kabarnya harga juga berbeda menurut kualitas bakso yang diperdagangkan.

Racuni Generasi Usia Dini

Yang satu ini juga merupakan kelebihan negaraku, siapapun Anda dan apapun dagangan Anda bebas menguji di laboratrium manapun, termasuk mulutmu sendiri.

Kita bisa bayangkan dengan harga seribu rupiah bisa memperoleh satu tusuk Bakso bakar berlapis saos yang berisi sekitar 5 hingga 6 bakso setiap tusuknya. Semurah itu? Dan jangan tanya aku isi jajanan itu, atau bahan makanan yang bisa membuatnya menjadi murah. Bakso daging, saos, belum lagi arang yang sekarang bisa di kategorikan sebagai bahan mahal semenjak berlakunya ilegal logging.

Yang paling menyakitkan jika melihat putra ku sendiri menjadi laboratorium mereka, sekalipun aku melarangnya,… toh dia juga sempat sembunyi membeli jajanan anak sejenis, aku tak akan sanggup mendampingi kemanapun dia pergi. Bagaimana anak anak lain? Dan terakhir kali aku mendengar kabar bahwa salah satu jajanan anak itu telah membuat seorang anak berwajah biru, tetanggaku sendiri

Kemana badan pengawas kita yang katanya bertugas mengawasi makanan dan obat obatan? Nyatanya mereka hanya berkeliaran di seputar distributor dan pasar. Satu kesalahan bahwa end konsumer berada di masyarakat, tapi sepertinya semua itu sudah lulus uji lab. Ya,… coba Anda hitung berapa banyak pedagang yang menjual jajanan ‘enak’ dengan harga murah ataupun berkelas, mereka semua lulus uji di mulutmu.

Begitu mudah bangsa sendiri meracuni generasi muda kita, mereka tak perduli hanya karena bertahan hidup layaknya rimba belantara. Mereka tak perduli walaupun anak anak mereka duduk disana hingga menjamu jajanan anak menjadi makanan malam keluarga. Alih alih hemat biaya yang sebenarnya merebus telur juga sama biaya dan lebih bergizi dibanding menyantap jajanan anak sebagai hidangan malam. Ini realitas sosial yang kita sendiri sudah terjerumus kedalamnya.

Aku tak perduli apa kata orang nanti, tapi generasi mendatang akan lebih buruk dari saat ini jikalau makanan masih bebas menggunakan mulut orang lain sebagai laboratorium mereka. Anak ku ataupun anak mu, mereka ada disana!

Lahan Parkir Gratis, Stok Terbatas!

Sekarang kita bebas mendapatkan lahan parkir gratis di manapun kalian suka, sekalipun di depan rumah dan ruko bisnis orang lain.

Apakah kalian pernah merasa kesal mencari tempat parkir yang jauh dari tempat tujuan? Semakin jauh, dan kaki pun terasa pegal menempuh jarak yang semakin tak karuan. Terang saja ini membuat kita emosi, apalagi mereka telah mematok lahan parkir yang memang bukan milik mereka.

Aku sempat merasa jengkel ketika seorang juru parkir (tukang parkir) dan sekuriti perkantoran mengusirku.
“Tempat parkir ini khusus bagi pelanggan kami, silahkan bergeser ke sana.”
Di tempat lain kenyataanya juga sama, dan kebetulan tempat parkir yang akan saya tuju sudah penuh maka tak ada pilihan lain selain meninggalkan kenderaan di depan perkantoran lain. Urusan ribut belakangan, yang penting kenderaan ter-parkir di tempat yang tak jauh.

Klaim Parkir Atau Kalian Dilarang Parkir

Negeri ini menyewakan jalanan umum untuk parkir khusus pelanggan perkantoran ataupun bisnis personal Apa kalian pernah mendengar adanya undang undang yang membebaskan kita untuk menggunakan fasiltas umum sebagai tempat parkir pribadi, ini jalan umum dan siapapun berhak parkir sekalipun di depan toko ataupun rumah kalian.

Bukan hanya perkantoran di foto ini, tapi kenyataan menyebutkan bahwa sepanjang jalan di jalur pusat kota di penuhi plang yang menegaskan dilarang parkir ‘hanya untuk pelanggan’. Anda tak punya kepentingan tak bisa berharap banyak meninggalkan kenderaan di depan ruko bisnis mereka. Lebih baik kalian membawa supir, rekan, atau diam diam menyelinap masuk kedalamnya kemudian keluar lagi hanya untuk mengambil tempat parkir yang tersedia.

Bahkan tak jarang sebuah lembaga pendidikan mengambil alih setengah badan jalan hanya untuk tempat parkir siswa mereka. Maklum lah, mereka ini kaum berduit yang bisa sesukanya menggunakan fasilitas umum. Macet di pagi, siang, dan sore hari, itu resiko Anda. Salah sendiri kenapa masih nekat melewati jalanan ini.

Kalian punya bisnis kecil seperti mobil van yang dipenuhi dagangan? Tentunya menggeser orang lain yang lebih dahulu mangkal di sepanjang pinggir jalan bisa berujung ribut. Ya, van dan roda tiga biasanya memenuhi lahan parkir di taman taman kota, dan sesekali pedagang kecil bisa menantang tawaran Anda. “Wanine piro???”

Lahan parkir saat ini menjadi bisnis yang menggiurkan, jadi jika kalian memiliki tempat strategis bisa berkolaborasi dengan tukang parkir mengumpulkan pundi pundi emas, sebelum pemerintah berubah fikiran dan mungkin tak akan merubah keaadaan. Dan satu lagi, kalian tak perlu berbangga hati dengan menunggangi mobil kilat sebagai alat transportasi yang sejuk jikalau tak mampu parkir. Lebih baik menaiki angkutan umum karena tarif parkir sekarang mahal apalagi butuh waktu berjam jam.

Bencana Banjir Dan Pentingnya Kanal

Setidaknya kota ini memiliki kanal untuk menanggulangi bencana banjir yang datangnya di musim hujan.

Apakah kotamu memiliki kanal untuk menanggulangi bencana banjir yang sekarang di waspadai karena hujan tak tentu datangnya dan sering tak berkesudahan? Tentunya, kota-kota kita tak hanya membutuhkan sungai yang kini menampung sampah dan limbah, kita sendiri memang tak sadar hingga harus membangun kanal demi pengelolaan DAS dan air berlebihan.

Jadi bagaimana? Masihkah sebagian besar warga kita sadar bahwa sampah memang sangat menyakitkan dan banjir merupakan musibah yang tak kenal waktu. Bukan hanya karena hujan, tapi secara tiba-tiba air di atas gunung turun seketika karena hutan tak lagi berseri.

Ada banyak kasus yang menyebabkan kota-kota kita mengalami bencana banjir, yang sudah umum di suatu tempat tak lain karena sampah. Dan bahkan sebuah pertambangan pasir dengan ‘bodoh’ nya meletakkan alat berat di tengah sungai. Sekejap saja hujan turun dan kayu menutupi lintasan air, banjir bandang tiba serta merta menenggelamkan alat berat dan hunian di sepanjang DAS.

Berlindung Dibalik Kanal Banjir

Dan justru beban yang ditanggung seorang petugas kanal lebih berat dibandingkan menjaga sebuah Bank. Betapa tidak, di kota-kota besar negara kita hidup di sepanjang DAS masih masih menjadi nominasi bagi kalangan bawah. Sama halnya ketika sebuah developer memilih DAS di tengah kota sebagai tempat hunian nyaman yang dibangun mewah. Bangunan mewah, tapi resiko dimasa mendatang tak bisa dipandang sebalah mata.

Dan petugas hanya seorang manusia yang bisa lalai, apa jadinya ketika banjir bandang tidak melewati kanal banjir? Seketika seorang petugas ‘baru saja membunuh puluhan orang di sekitas DAS’. Jadi, alasan membangun hunian di sepanjang DAS bukan sebuah jaminan dibalik bangunan kanal. Kita tak akan pernah tahu kapan bencana banjir itu datang.

Berbagi Sarapan Sampah, Mau-?….

Ketika petugas kebersihan harus berebut sampah dengan Pemulung dan Pencari Makanan Ternak di pagi hari, akur walaupun hanya berbagi sampah.

Tak seperti pembagian sembako yang riuh dengan keributan dan kerusuhan didalamnya, tak sedikit yang jatuh bangun demi memperoleh sembako gratis. Pagi hari,… dimana kesibukan kota berlangsung dan kita akan melihat petugas kebersihan berbagi sampah dengan pemulung.

Sampah Lebih Berguna Dibanding Sepiring Sarapan

Aku pernah bertanya kepada seorang pemulung yang mengangkut sampah melalui becak, mereka sarapan setelah selesai berbagi sampah dengan petugas kebersihan. Dan itu lebih berharga daripada sepiring nasi yang dilahap menjelang makan siang.

Jawaban yang sederhana, tapi begitu menyentuh ketika mendengar masih banyak warga negara ini yang masih menunda sarapan demi sesuap nasi esok hari. Tak beda dengan petugas kebersihan yang juga ikut memilah sampah berharga nantinya. Begitupun masih banyak orang yang membuang sisa makanan yang sebenarnya masih layak di konsumsi. Bukannya aku kasihan terhadap pemulung dan petugas kebersihan itu, tapi setidaknya sampah kotor dan menjijikkan bisa dikurangi.

Berfikir,… kenapa orang lain sanggup tak sarapan dan kita sibuk bergegas membuang sisa makanan di pagi hari.

Ada tiga pelaku yang ikut membersihkan sampah di pagi hari, pemulung, petugas kebersihan, dan pencari makanan ternak. Ya,… makanan ternak sejenis ‘Babi’ yang di beri makanan sisa dari tong sampah. Mereka berbagi sampah hingga akhirnya pemulung membawa sampah daur ulang, dan petugas kebersihan membawa sisa-sisa sampah organik yang tidak terbawa si pencari makanan ternak.

Banyak orang yang menganggap bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu masalah besar, tapi sebenarnya semua itu bisa teratasi dan menghindari semakin besarnya TPS. Maksudku begini, si pemulung mengambil sampah daur ulang, si peternak mengambil sampah sisa makanan, dan tentunya yang tersisa akan dibawa petugas kebersihan (sebagian besar hanya berisi sampah organik yang bisa di olah menjadi pupuk). Aku hanya membayangkan ketika ketiga pelaku ini bekerjasama dalam pengelolaan sampah maka TPS tak membutuhkan tempat yang cukup besar, bukan? Pada akhirnya, TPS hanya menampung sampah (limbah) kimia yang memang
tak bisa
sulit di daur ulang.

Berfikir,… kenapa pemulung, petugas kebersihan dan pencari makanan ternak cukup cerdas dalam pengolahan sampah, padahal mereka tak sarapan. Kamu,…. apa yang sudah dilakukan usai sarapan???

Pemakaman, Tak Jauh Beda Dengan TPS

Manusia hidup dan kemudian mati, mereka dijauhkan dari pemukiman hingga tak beda dengan sampah.

Kira kira, seperti itukah gambaran sebuah makam? Mereka yang mati di tempatkan di sebuah pemakaman yang jauh dari pemukiman, apa bedanya dengan TPS (Tempat Pembuangan Sampah)? Hampir tak ada bedanya, bahkan sampah bisa menjadi nilai tambah bagi kaum kecil untuk mengais organik dan sampah daur ulang.

Mungkin pendapat itu hanya tersirat bagi mereka yang sinis dan tak percaya dengan kehidupan lain. Mereka mungkin berfikir ketika tubuh mereka mati dan bukan menjadi masalah untuk di bumi hanguskan ataupun dibuang daripada membuat dunia semakin sempit. Tapi ini masalah religi dimana seseorang mempercayai dan menghormati mereka yang telah mati.

Anda tau, bahwa jepretan ini nyata! Sebuah pemakaman kaum Tionghoa telah dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS) bagi masyarakat setempat. Tak hanya itu, di lokasi ini juga tersedia pemakaman muslim yang mungkin juga berimbas sama. Jangan tanya saya seberapa luas lokasi pemakaman karena disini satu satunya pemakaman terbesar bagi kaum Tionghoa di sudut kota Medan.

Sampah itu berserakan, menumpuk disepanjang jalan pemakaman. Padahal larangan pembuangan sampah sudah diterapkan dan pernah dibatasi dengan sekat, tapi toh TPS tetap menjadi kenyataan. Apa yang terjadi karena tong sampah yang disediakan hampir tak ada hingga membuat masyarakat terpaksa harus mengurus sampah mereka sendiri. Ya, kita bicara soal pencemaran lingkungan.

Mayoritas penduduk lokasi ini bisa dikatakan muslim dan kristiani, hingga mungkin mereka berfikir bahwa pemakaman itu bukan suatu yang dianggap penting. Suatu hal yang bisa berimbas realitas sosial, saya tak melihat adanya ke-bhineka-an, ternyata kita ini ‘berebeda-beda tetap berbeda juga’. Apakah penting makam leluhur mu? Bayangkan bahwasannya pemakaman itu milik keluarga yang hanya dihiasi dengan taman taman sampah. Pemakaman itu lebih dulu berada disana selama berpuluh puluh tahun, hingga manusia membuat dunia semakin sempit.

Tak hanya sampah, pemakaman lain juga sering mengalami penggusuran hanya untuk menutupi nafsu duniawi. Dalam sekejap mereka telah diubah menjadi Mall dan pusat perkantoran.

Negara beragama, menganut Pancasila yang sebenarnya tak patut mengecap dirimu. Tak satupun norma itu melekat hingga membuat warna kulit sebuah perbedaan besar diantaranya. Semuanya? Tidak seperti itu, tapi ternyata lebih banyak dari kita tak menganutnya sama sekali. Kita ini rentan,…. rentan perang saudara, “Lo senggol, gua bacok!”

Dan mulai sekarang, kau harus mempersiapkan dimana pemakamanmu nanti. Seperti layaknya memilih perumahan yang sulit digusur hingga tidurmu nyenyak sepanjang tahun.

Buanglah Sampah Seenaknya

Beberapa hari yang lalu saya melintas di sebuah lapangan bola yang sering digunakan untuk berlatih beberapa club sepak bola. Biasanya mereka berlatih di sore hari, tapi anehnya hari itu saya tak melihat kegiatan latih melatih tim mereka. Padahal tim mereka sudah siap sedia untuk melakukan latihan rutinitas, hanya karena satu alasan, sampah plastik berserakan dimana mana.

Kalau tak salah, dua hari sebelum mereka berlatih di tempat itu diadakan sebuah acara besar. Ya, kalau memakai semua lahan lapangan bola tentunya cara tersebut besar kan? Yang menjadi permasalahan bukanlah acaranya, wajar bila event organizer mengadakan acara yang bisa menghibur masyarakat setempat. Tetapi usai acara yang menjadi permasalahannya, kenapa tak ada yang membersihkan sampah? Belum lagi rumput yang gundul di beberapa bagian lapangan akibat pijakan kaki dan peralatan event. Nah, sekarang tim kesebelasan yang akan berlatih harus melakukan ekstra pemanasan, memungut sampah plastik!

Saya tak heran jika ada suatu event berakhir maka mereka akan meninggalkan jejak kotor di tempat tersebut. Membersihkannya? Apakah Anda pernah melihat mereka membersihkan tempat yang telah usai digunakan? Event organizer itu hanya mementingkan kesuksesan acara dengan keuntungan besar (ini sudah pasti) tapi bukan untuk menata kembali tempat yang telah digunakan. Yang diharapkan hanya petugas kebersihan, dan kebetulan sang petugas tidak muncul beberapa hari terakhir.

Ada lagi yang diharapkan kehadirannya, pemulung! Bukan hanya ikut membersihkan sampah yang berserakan, tapi sampah plastik merupakan mata pencaharian mereka. Justru karena adanya pengolahan sampah sering membuat pemulung berlomba sebelum petugas kebersihan datang lebih dulu. Ketika sudah berada di tempat sampah, pekerjaan mereka menjadi lebih sulit, harus membongkar tempat sampah tersebut. Selain kotor juga menyita waktu. Anda bisa bayangkan ketika kita tidak memiliki pemulung, berapa banyak sampah palstik yang harus dibakar begitu saja? Bukan musnah, tetapi menjadi racun bagi tanah! Bersyukurlah dengan adanya daur ulang sampah

Event organizer itu seharusnya sadar akan sampah, dengan menyediakan tempat sampah berukuran besar sudah pantas di tempatkan di sudut acara. Tak seperti lapangan ini, yang membuat susah pihak lain dan justru menimbulkan efek pemikiran negatif bagi event organizer. Sampai sekarang saya masih belum tahu, apakah di setiap event organizer sudah ada bagian kebersihan atau pengelolaan sampah? Padahal sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab mereka selaku pembuat acara. Saya juga tak akan mau jika diminta ikut memungut sampah tersebut, sudah pasti pinggang serasa terbeban dengan ukuran luasnya yang Wah….

Anda, saya, dan kita adalah penanggung jawab masalah sampah. Bukan hanya sampah plastik, tapi juga juga sampah lainnya yang tak musnah begitu saja. Sampah bukan hanya beban pemerintah dengan membuat dinas, tapi pemikiran kita tentang sadar sampah sangat dibutuhkan. Tak seperti ini, meninggalkan jejak kotor dimana mana yang membuat orang lain kesal. Bukan hanya pihak event organizer yang dipersalahkan, tapi individual juga tak sadar walaupun tempat sampah telah disediakan.

Anak Jalanan Aset Negara-?

Anak jalanan, sebutan bagi pengamen ataupun pengemis yang meresahkan pengendara, dan sebagian orang menyebut pedagang lampu merah sebagai salah satu bagian dari mereka. “Apa yang berbeda? Pedagang terkadang berbuat sedikit memaksa kepada pengendara yang akhirnya menimbulkan argumen bahwa mereka tak jauh beda dengan anak jalanan lainnya.”

Kami hidup diantara aspal dan polusi kenderaan, jalanan telah membuka peluang kepada kami untuk meningkatkan nilai pajak.

Bukan kenyataan pahit tapi mungkin bagi mereka hanya sebuah lantunan hati ketika berdagang dibawah terik matahari. Dunia ini tak sesempit daun kelor, menurut mereka dunia ini lebih sempit dari apa yang kau fikirkan. Dan aku pun bingung, apakah hidup hanya untuk makan atau menikmati hidup hingga usiamu mati?

Aku Aset Negara

Menyebut dirinya sebagai pedagang nakal, artinya kita hanya memandang sebelah mata. Rani, sebutan bagi dirinya yang bermandikan keringat demi menghabiskan koran dagangan. Jangan sebut ‘Rani’ saat membicarakan tentang dirinya, dia lebih suka di sebut ‘She’ berusia 16 tahun, rajin menabung, akrab dengan aspal. Sekilas She adalah contoh dimana cercaan melanda anak jalan, tapi dengan niat yang tulus bahwa berdagang bukan dengan unsur pemaksaan. Menabung adalah salah satu harapan agar cita citanya menjadi seorang engineers dapat terlaksana.

Bangsaku Bukan Pemalas Melainkan Pekerja Keras

Berapa banyak rakyat kita yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata? Ada lebih dari setengah jumlah penduduk kita sekarang yang memiliki pendapatan kecil. Apa pantas kita menyebut mereka pemalas? Atau memang gusti Allah belum membuka pintu rezeki bagi mereka.
Pemalas, sebagian dari mereka yang sukses menyebut orang-orang ini sebagai pemalas yang kurang giat dalam bekerja. Kalau saya balik bertanya ketika Anda gagal mendapatkan jabatan penting “Anda kurang berusaha, jangan menjadi pemalas”, pantaskah pertanyaan ini? Sama halnya ketika kita mengatakan mereka seorang yang pemalas, padahal sebenarnya mereka bekerja lebih dari delapan jam, melebihi jam kerja karyawan kantor. Ini yang disebut pemalas?

Profesi Mereka Bukan Pemalas

Pria ini seorang penarik becak bermotor yang selalu menunggu disimpang jalan. Bagi mereka yang melihatnya berpendapat bahwa dia hanya sekedar duduk dan menunggu penumpang datang, kenapa tidak berkeliling dan mencari? Alasannya mungkin karena irit bahan bakar atau menunggu pelanggan yang sudah menjadi tumpangan sehari hari. Tapi mereka bekerja mulai dari matahari terbit hingga hampir tengah malam, dan terkadang makan siang terlewatkan. Inikah yang disebut pemalas?

Pemuda ini mulai menajajakan dagangannya saat usai makan siang hingga tengah malam, artinya dia bekerja lebih dari sepuluh jam setiap hari di kaki lima.

Apapun kondisi cuaca saat itu tidak membuat pemuda ini menyerah dan dagangan tetap harus berjalan. Sesekali saya bertanya “Apakah saya sanggup jika menjalani pekerjaan ini?” Tentunya kita tak pantas menyebut mereka sebagai seorang pemalas.
Lalu, kepada siapa kata ‘pemalas’ pantas kita ucapkan?

Kaya Dan Miskin

Kaya dan miskin, banyak orang menganggap sebuah batasan hidup menjadi lebih besar hanya karena dua golongan, yang sebenarnya masing-masing memiliki ketergantungan.

Ini hidup yang kaya warna tanpa kita sadari bahwa miskin adalah anugerah terbesar dalam hidup dibandingkan hidup bergelimang harta. Dalam miskin kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan dan terkadang memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Kaya lebih dipandang orang menjadi patokan hidup, tapi sebenarnya kita tak sepenuhnya mengetahui dari mana mereka memperoleh harta. Terkadang, si Kaya sibuk memikirkan bagaimana menambah dan menyelamatkan hartanya.

Kaya akan selalu mencari miskin untuk memberikan sebagian hartanya sebagai pembersihan, dan miskin selalu mengharapkan kehadiran tangan suci si Kaya untuk membantu hidupnya menjadi lebih baik. Kaya dan miskin adalah suatu rantai dan akan selalu mengikat satu sama lain. Hidup hanya sekali, kita dilahirkan dalam keadaan miskin tanpa membawa harta.

Jangan pernah menyesali ketika miskin berada di lingkungan kita karena mereka adalah anugerah bagi Anda untuk tetap disebut Kaya dan selalu di sanjung si Miskin hingga lupa siapa Anda sebenarnya.

Untukmu, sekali dalam hidup untuk mengulurkan tangan kepada si Miskin agar tetap dirimu disebut si Kaya. Anda tak akan di sebut Kaya jika belum pernah ‘membantu’ si Miskin menjadi layak hidupnya, bahkan Anda akan disebut miskin dibalik harta yang tersimpan.

Inilah negara kita yang menyimpan banyak budaya dan beragam agama, tak sedikit dari kita yang memiliki hidup lebih dari cukup. Yang kaya sibuk menambah harta benda tanpa pernah membantu kehidupan si Miskin. Hidup bukan hanya ber-zakat, memberi sekarung beras di hari lebaran dan ber-infaq, atau Anda lebih senang agar tetap ‘dipandang’ di tengah-tengah lingkungan miskin?

Miskin Dan Becak Tua

Tak ada istilah pensiun bagi mereka yang berprofesi sebagai penarik becak, usia renta pun dengan terpaksa memeras keringat hingga ajal tiba.

Sebelum adanya becak bermotor, becak dayung menjadi salah satu transportasi jarak dekat yang cukup memuaskan. Kita tidak dihidangkan dengan suara bising motor yang terkadang berbunyi keras, tapi dengan celoteh sang penarik becak tua menghibur ngalor ngidul. Dalam obrolan sang penarik becak dayung, tak jarang saya menemukan cerita unik dan menghibur. 

“Soal uang itu biasa, manusia tidak akan pernah puas.”  

Becak ini telah menjadi teman setia dari usia muda, begitu pula anak jalanan yang telah hafal dengan raut muka yang semakin tua. Jangan bilang bahwa Pak Tua tidak memiliki tanggungan, bahkan anaknya sempat menjalani skripsi di salah satu Universitas. Jenjang ekonomi bukan pembatas yang pasti tak akan membuat keringatnya mengering seketika. Dengan becak tua kesayangan yang sudah menemani lebih dari 20 tahun, miskin dan masalah keuangan bukan hal yang harus dibesar besarkan.

Profesi itu dijalani dengan hati ikhlas, bukan dengan pesimis yang terkadang iri dengan profesi orang lain. Pak Tua mungkin salah satu penarik becak dayung yang miskin dan kian tersingkir dengan adanya becak bermotor, itu bukan menjadi kendala baginya. Diantara pelanggan becak, masih ada yang merindukan celoteh Pak Tua di atas becak tua nya.

Kita bukan bicara miskin ataupun kurang manusiawi saat menaiki becak yang ditarik oleh seorang tua renta. Kita bicara tentang profesi dan sosialisasi terhadap orang lain, dalam hal ini pelanggan.

Masalah miskin tak akan ada habisnya, masalah profesi banyak yang salah jalan. Sadari dan kenali diri bahwa kemampuan saya hanya menarik becak.

Inilah hidup yang memberikan kesempatan baginya untuk mencoba jalan hidup lain. Semasa muda berbagai usaha telah dijalankan, tapi itu bukan berdasarkan kemampuan hingga akhirnya berakhir diatas sebuah becak.

Miskin, Tapi Bukan Miskin

Bahkan banyak orang berkecukupan tapi dirinya terlihat miskin, berbagai cara dilakukan walaupun harus menempuh jalan haram. Miskin hanya sebutan bagi mereka yang tidak berkecukupan, tapi bukan miskin jiwa dan semangat. Penarik becak miskin seolah tak pernah mengeluh walau kondisi alam kurang mendukung. Dia kaya dengan semangat dan tetap terus bekerja di bawah terik matahari dan derasnya hujan. Miskin itu datang ketika hati merasa tak pernah puas. Pak Tua bangga dengan celoteh harian walaupun keringat bercucuran, menikmati profesi ternyata tak berat bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
Dan saya, tak akan pernah sanggup menyebut Pak Tua sebagai seorang yang miskin.

Orang Bijak Mengatakan "Mundur Lebih Baik dari pada Dipecat Setelah masuk BUI".

Presiden Jerman Christian Wulff memutuskan meletakkan jabatannya sebagai Presiden, karena dituduh menerima fasilitas berlibur gratis dari jutawan Jerman saat menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Bagian Lower Saxony pada tahun 2008.

Kasus mundurnya Wulff semestinya menjadi pembelajaran bagi para politisi di Indonesia. Betapa persoalan integritas merupakan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh seorang politisi.

Ketika integritas kita dipertanyakan oleh rakyat, maka tidak ada jalan kecuali tahu diri untuk mundur. Sikap untuk tetap bertahan pada profesinya dan bahkan mencari celah untuk menghindari hukuman dengan berbagai kebohongan adalah hanyalah tindakan bodoh yang di pandang sinis oleh rakyat

Sikap ingin mempertahankan jabatan politik merupakan sesuatu yang percuma karena masyarakat sudah tidak lagi mempercayai integritas politisi –politisi bermasalah tersebut, mudur seperti yang di lakukan Presiden Jerman adalah jalan terbaik, kalau orang jerman bisa demikian legawanya kenapa para politisi kita begitu tidak punya malu.

Langkah para politisi kita yang korup berbohong untuk menutupi prilaku korupnya hanyalah akan menambah kebencian rakyat kepadanya. Bahkan langkah para politisi tersebut akan lebih luas lagi, yaitu akan membawa partai tempatnya bernaung kehilangan kepercayaan rakyat.

Terbukti dari hasil berbagai survey, karena sikap para politisinya yang berintegritas buruk , partai Demokrat yang kini berkuasa kehilangan kepercayaan rakyat, dan pada pemilu 2014 di prediksi suaranya akan terjun bebas.

Yang terburuk bahkan banyak orang yang bicara lebih buruk, banyak orang yang saking gemesnya dengan kebohongan –kebohongan tersebut. Mengatakan bahwa bahwa yang perlu di bubarkan adalah bukan FPI, melainkan partai Demokrat.

demikian Hal ini cocok Buat para politisi yang bermasalah " Mundur Lebih Baik dari pada Dipecat setelah masuk Bui "

Ref : A jazi

Desakan Pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

Desakan pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) kian bergulir. Namun, FPI menganggap desakan penolakan tersebut hanyalah ulah segelintir orang yang memang tak menginginkan  keberadaan FPI.

"Siapa yang mau bubarin FPI? Masyarakat yang mana? Apa masyarakat yang  20 orang doang?" kata Ketua FPI Jakarta Habib Salim Alatas kepada okezone, Rabu (15/2/2012) malam.

Habib yang dikenal dengan panggilan Habib Selon ini malah menuding, kelompok liberal-lah yang ingin menggulirkan kabar ini. Menurutnya, kelompok liberal ini merasa terancam dengan idealisme FPI yang ingin menegakkan hukum Islam. "FPI kan enggak mau liberalisme ada di Indonesia, ada di NKRI. Ini orang-orang liberal, mereka yang menolak FPI," tegasnya.

Sejauh ini, kata Habib Selon, pihaknya menanggapi desakan penolakan itu dengan santai dan legowo. "Kita sih santai aja, FPI nggak merasa dikecil-kecilin, enggak merasa digede-gedein," katanya.

Lebih lanjut, Habib Selon mengatakan bila FPI dibubarkan, maka partai politik pun juga bisa dibubarkan “Kalau FPI dibubarkan gara-gara anarkis, terus itu anggota partai politik yang anarkis waktu pilkada, anggota partai politik yang pakai narkoba, kenapa enggak dibubarin?"  tanyanya.

Alasan Mengapa Polri Menerima Duit dari Freeport?

Kapolri, Jenderal Timur Pradopo menyatakanpolisi telah menerima dana puluhan juta dollar dari PT Freeport. Aliran dana tersebut pun mengundang sejumlah tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Lantas untuk apa penggunaan dana tersebut? Dan apa latar belakang pemberian duit tersebut?

Berikut petikan wawancara dengan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Kombes (Pol) Boy Rafli Amar.

Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk operasi pengamanan di Papua selama satu tahun?

Itu perlu data. Data khusus. Ini spesifik di kawasan Freeport Indonesia, Beda lho, ini kawasan Freeport Indonesia yang hanya sebagian besar dari wilayah Papua yang 3,5 kali Pulau Jawa. Dana untuk Papua itu lain lagi, itu di cover APBN. Di APBN yang diberikan pada Polda Papua.  Jadi, APBN Polda Papua itu, untuk mengcover seluruh wilayah Papua dan Papua Barat yang luasnya 3,5 kali Pulau jawa.

Tapi bicara dana itu kan hanya bicara di kawasan Freeport. yang saya katakan tadi, kontur tanahnya, faktor Geogfrafisnya, kemudian faktor cuaca yang tidak bisa dengan hanya mengandalkan perlengkapan yang kita beli.  Termasuk kendaraan patroli harus 4.000 cc ke atas. Kalau dengan 4x2 itu tergelincir, tidak bisa naik.

Apakah ada kontrak khusus antara Polri dengan Freeport?

Itu dengan Polda Papua. Yang dilaporkan pada Mabes itu adalah nota kesepahaman di mana uang itu sifatnya adalah dana dukungan sukarela dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

Jadi secara institusi bukan perorangan?

Bukan

Untuk apa penggunaan uang tersebut? Apakah untuk lauk pauk?

Nah, itu yang diberikan pada anggota, untuk tambahan. Untuk mengatasi kebutuhan anggota yang tidak pulang. Ini kan rotasinya empat bulan sekali. Kemudian juga tidak ketemu keluarga dan sebagainya. Tentu wajar harus dibekali dengan insentif yang diperlukan untuk keperluan di luar yang sudah ada di situ.

Coba kalau Rp1,2 juta dibagi 30 hari saja, berarti Rp40 ribu satu hari. Uang saku untuk warung saja belum tentu ada di sana. Dia mau ke warung saja, mesti turun. Dari kawasan Mile 74 misalkan, yang dia tugas di kawasan sana dekat Gresberg itu harus turun ke bawah 2,5 jam untuk bisa membelanjakan uangnya itu.

Polisi yang di sana itu bekerja harus membawa bekal, berapa hari dia di atas dalam konteks menghadapi kondisi cuaca yang seperti itu. Jadi ini kondisi yang tidak biasa. Jadi uang saku atau insentif itu adalah uang yang diberikan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kondisi yang demikian itu.

Dana Itu goodwill dari Freeport atau sebelumnya ada inisatif dari pihak Polri maupun anggota yang di lapangan?

Tidak ada. Semua berdasarkan assesment ancaman. Ini kan yang melakukan Mabes Polri dengan Polda Papua, yah pada level pimpinan, dilihat kebutuhan sekian, jumlah personel sekian, peralatannya sekian. Bagaimanapun kita belum dapat sepenuhnya memberikan dukungan perlengkapan yang diperlukan oleh setiap individu termasuk sarana mobil patroli itu.

Freeport perusahaan swasta internasional yang memang memiliki kemampuan dan membutuhkan kehadiran petugas kita dalam rangka pelaksanaan hankamtibnas di lokasi itu, tidak keberatan untuk menyiapkan itu. Kalau tidak percaya silakan saja tanyakan.

Sejak awal Freeport berdiri?

Yang jelas ini berdasarkan Kepres tentang objek vital nasional.

Nilainya berapa per tahun?

Saya tidak tahu angkanya, akan ditelusuri oleh tim kita. Artinya ini sedang dicari tahu berapa kebutuhan uang saku yang diberikan kepada 600-an sekian anggota yang masuk dalam satgas pengamanannya. Nanti kita harapkan ketemu angkanya. Yang jelas yang diterima oleh anggota kita tidak ada lagi, hanya uang saku itu.

Sedangkan yang lainnya, yang mencapai USD14 juta itu info yang kita terima sementara ini adalah untuk kebutuhan-kebutuan yang sifatnya adalah sarana dan prasarana. Semuanya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas keamanan, yang tidak diterima dalam bentuk uang, tapi fasilitas barang itu.

Fasilitas seperti apa?

Jaket, Sepatu di musim dingin, kemudian perlengkapan-perlengkapan perorangan, termasuk mobil patroli. Yang ditembak itu bisa dilihat mobil itu beda jenisnya. Helikopter enggak ada, mereka punya sendiri. Artinya, heli itu bisa digunakan oleh petugas. tetapi mereka punya kerjasama dengan perusahan penerbangan.

Dana itu melalui Mabes, Polda atau siapa ?

Selama ini yang berjalan antara Polda Papua dan Freeport.

Lantas, bagaimana dengan independensi Polri?

Begini, Polri bekerja dengan prinsip-prinsip profesionalisme. Jadi Polri pro pada kebenaran. Pro kepada nilai-nilai hukum, jadi itu landasan kerja. Bukan karena dapat uang saku, terus kemudian ada keberpihakan. Yang jelas, ini kan dalam rangka hankamtibnas. Jadi kalau konteksnya keberpihakan, keberpihakan untuk apa? Sekarang perselisihan antar karyawan, tentu diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Tentu mekanismenya bipartite dan tripartit dengan mengikutsertakan unsur pemerintah. Para pekerja harus sadar tidak boleh melakukan anarki untuk memperoleh hak-haknya itu. Dialog, komunikasi sehingga negosiasi yang dimintakan itu mencapai angka yang diharapkan, kalau tidak tercapai jangan marah-marah, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi jangan sampai nanti terjadi anarkisme, kemudian merugikan kepentingan umum dan merugikan masyarakat yang tidak terkait dengan masalah ini.

Apakah selama APBN belum bisa memenuhi, Polri akan tetap menerima dana dari Freeport?

Kita akan kaji ulang. Pak Kapolri akan melihat bagaimana kepentingannya terkait masalah ini. Terus kemudian kita ini punya kewajiban untuk melakukan langkah-langkah pengamanan, apalagi ketika ancamannya itu belum bisa diatasi oleh pengamanan dalam.

Kalau pengamanan dalam sudah mampu mengatasi ancaman seperti itu, Polri mungkin enggak perlu lagi. Tetapi yang jelas Polri memiliki kewajiban karena ini adalah perusahaan swasta internasional yang juga bekerjasama, punya kontrak karya dengan pemerintah dan ini diatur dengan peraturan. Ada keputusan presiden nomor 63 tahun 2004, yang mengatur tentang pengamanan objek vital nasional. Di mana, itu dipertanggungjawabkan kepada polri.

Sementara, untuk mengalokasikan dana yang besar, itu akan membuat ketidakseimbangan dalam pelayanan kepolisian di seluruh indonesia.

Apakah Tim Internal yang akan menyelidiki uang tersebut sudah sampai di Papua?

Yang saya dengar sudah. Tim ini bukan hanya dengan polda papua saja tetapi juga dengan PT Freeport. Anggotanya saya belum dapat nama-namanya dari unsur Inspektorat Pengawan Umum dan badan pemeliharaan Keamanan (Baharkam)

Masa kerja tim tersebut berapa lama?

Tentu secepatnya. Pada prinsipnya kan ini pekerjaan untuk mencari informasi yang lebih real. Targetnya tentu untuk mengungkap adanya  kejelasan. Pak kapolri juga berjanji untuk menyampaikan konsep akuntabilitasnya tentang info dana itu.

Oleh karena itu, tim ini untuk mencari tahu bagaimana mekanisme yang berjalan, berapa yang diberikan kepada anggota kita, dan juga yg dikaitkan dengan kebutuhan sarana itu. Kebutuhan itu tidak dilakukan Polri, tidak dilakukan Polda Papua. Artinya dilakukan Freeport sendiri. Saya memberi kesempatan kepada media untuk mencari tahu juga, tanya benar atau enggak, bagaimana mekanismenya. Itu silakan saja.

Apakah selain bantuan dalam bentuk sarana prasarana, ada juga dalam bentuk uang tunai dari Freeport?

Kepada anggota di lapangan. Dari surat perintah (seprin) terakhir, dulu kan ada sekitar 800 kemudian ada penurunan jadi sekitar 630an. Ini lah nanti yang mekanismenya kita lihat

Apakah ada perwira yang menerima dana tersebut?

Sepengetahuan saya komandan-komandanya dari unsur bintara dan perwira. Maksudnya itu semua, tidak semuanya bintara yang bekerja. Ada unsur-unsur pimpinan lapangan, ada unsure kepada unit yang mendapatkan tugas dalam surat perintah itu. Keppres kan tidak mengatur dana di dalamnya.

Polri juga enggak mengatur masalah itu. Ini bagaimana?

Ini kan solusi antara Freeport dengan Polda Papua di dalam menghadapi kendala yang dihadapi petugas kita. Jadi sementara yang berjalan seperti itu. Tetapi harus dipahami tujuan pemberian insentif atau uang saku atau sarana itu adalah pada prinsipnya agar pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di kawasan objek vital tersebut yang memiliki karakteristik ancama khas dapat berjalan dengan baik. Tujuannya hanya itu, enggak ada yang lain.

Tidak takut dituduh Gratifikasi?

Kita lihat dong parameter gratifikasi itu apa, kan ada aturannya. Ini untuk kepentingan tugas. Maksudnya ini untuk mendukung agar prajurit Bhayangkara kita di sana dapat bekerja secara efektif. Tujuannya kan dalam rangka pelaksanaan tugas. Tugas itu didasarkan pada Undang-Undang.

Terakhir, Apakah bila APBN memenuhi kebutuhan Polisi di Papua, pemberian dana itu akan dihentikan?

Oo, sangat bagus itu.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan Liberalisasi Sektor Kelistrikan

Pada tanggal 1 April 2012 mendatang, pemerintah akan menaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10%.  Kebijakan ini diluncurkan berbarengan dengan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak  (BBM) bersubsidi. Dan, serupa dengan alasan dibalik kebijakan pembatasan BBM  subsidi, pemerintah berdalih kenaikan TDL tahun ini bertujuan menghemat anggaran subsidi kelistrikan.
Dirjen Ketenaga listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman  mengatakan, kenaikan TDL  sebesar  10 % tersebut untuk mengamankan alokasi subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar Rp45 triliun. Apabila kenaikan TDL tidak dilakukan, maka subsidi tahun ini akan bertambah menjadi Rp53,9 triliun (Antara News, 27/01/2012).
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan,  apabila TDL dinaikkan tahun 2012 ini, maka hal itu akan meningkatkan  keterjangkauan seluruh rakyat Indonesia terhadap pasokan listrik  atau elektrifikasi (Investor Daily, 18/08/2011). Lebih hebat lagi argumen yang dikemukakan Wakil Menteri  ESDM Widjajano Partowidagdo berikut ini : “Kalau mau kualitas listrik naik, maka TDL juga harus naik” (Okezone,25/11/2011).
Mahalnya Bahan Bakar?
Berlandaskan alasan-alasan mulia dan klasik tersebut, pemerintah pun bertekad akan menaikkan TDL 10% per 1 April nanti. Meskipun begitu, hingga kini pemerintah masih mengkaji  dua opsi terkait implementasi kenaikan TDL. Opsi  pertama adalah  tidak memberlakukan kenaikan tarif bagi pelanggan rumah tangga dengan kapasitas 450 volt ampere (VA), sementara  seluruh pelanggan dengan voltase diatas itu akan naik 10%.  Lalu opsi kedua, pelanggan 450 VA dan 900 VA tidak naik tarif listriknya kecuali konsumsinya telah mencapai 60 Kwh . Sehingga bila pemakaian telah mencapai 60 Kwh, tariff  listrik akan naik 10% secara otomatis.
Seperti apapun pola pelaksanaannya, kenaikan TDL 10%  tetap akan berdampak bagi  perekonomian rakyat, apalagi bila berbarengan dengan pembatasan BBM bersubsidi. Tetapi tetap saja hal ini tidak  menjadi concern pemerintah. Efisiensi anggaran yang mengorbankan subsidi bagi rakyat seperti ini kelihatannya telah menjadi  ‘resep’ rutin pemerintah manakala sektor vital perekonomian didera ‘penyakit’.
Keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik sebenarnya dilatar belakangi oleh mahalnya  bahan bakar bagi pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kebanyakan pembangkit listrik milik PLN, khususnya diluar pulau Jawa, menggunakan BBM yang harganya kian mahal, sesuai dengan harga minyak dunia. Ekonom UGM, Anggito Abimanyu, pun melihat mahalnya BBM sebagai keharusan bagi pemerintah untuk menaikkan TDL. Namun kalau pemerintah bisa mengganti BBM dengan gas, maka TDL tidak perlu dinaikkan karena mampu menghemat anggaran subsidi mencapai Rp18,7 triliun dalam APBN 2012 (Investor Daily, 25/08/2011).
Demikian vitalnya harga bahan bakar (BBM) dalam struktur biaya pokok penyediaan (BPP)  listrik hingga dapat menentukan ‘naik turun’ nya tarif listrik. Porsi biaya bahan bakar memang mencapai 65,2% dari BPP listrik dalam APBN 2012. Dan dari besaran porsi biaya bahan bakar tersebut, 63,9% dialokasikan untuk pembelian BBM (Laporan Keuangan PLN kuartal I 2011).
Masalahnya, pemerintah tidak pernah mencari jawaban dari problem mahalnya harga BBM di negeri yang pernah jadi pengekspor minyak ini. Mahalnya harga BBM  sebenarnya  disebabkan oleh dominasi asing atas industri minyak negeri ini. Sekitar 80% industri hulu minyak Indonesia dikuasai perusahaan asing yang berorientasi profit dan tidak peduli pada keterjangkauan harga untuk kebutuhan domestik, termasuk bagi PLN.
Dominasi asing ini bertambah ‘ganas’ setelah  pemerintah melelang 15 blok minyak dan gas (migas) kepada  10 perusahaan asing akhir tahun lalu (Warta Ekonomi, 9-22 Januari 2012). 15 blok migas tersebut memiliki  kapasitas produksi 1,15 miliar standar kubik per hari gas alam serta 35.200  barel minyak bumi per hari. Seluruh sumber daya  itu dapat digunakan bagi pembangkit listrik PLN dengan harga murah bila dikelola negara, tetapi justru ‘dilempar’ ke pihak asing yang pasti memasang harga lebih tinggi bagi PLN.
Sesungguhnya, pemerintah juga  tidak berdiam diri dalam situasi ini. Seperti yang dikatakan Wamen ESDM Widjajano, pemerintah berusaha keras agar seluruh  pembangkit listrik milik PLN mendapatkan pasokan energi non-BBM yang lebih murah, seperti gas dan batubara (Okezone, 25/11/2011). Solusi yang tepat, apalagi Indonesia juga kaya akan gas alam dan batubara. Namun, lagi-lagi, bila kita meninjau pengelolaan kedua natural resources tersebut, maka akan didapati situasi yang tak jauh berbeda dengan pengelolaan industri minyak.
Saat ini, 90%  industri gas alam Indonesia dikelola oleh enam perusahaan asing  (International Energy Agency, 2008). Dan yang lebih  membuat miris, 52% dari produksi 9 juta kaki kubik gas alam per hari ditujukan bagi pasar internasional alias diekspor. Hanya 48% yang dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Itupun harus dibagi-bagi lagi diantara beberapa stake holder seperti industri swasta nasional, produsen LPG, PLN dan sebagainya.
Hal serupa dapat kita lihat juga dari industri batubara. Dominasi peran swasta nasional  yang profit oriented dalam industri batubara (71%) menyebabkan terjadinya ekspor ‘ugal-ugalan’ komoditi batubara Indonesia. Data Kementerian ESDM memperlihatkan, dari total produksi batubara nasional pada semester pertama tahun lalu  yang mencapai 150 juta ton, sekitar 121 juta ton atau 80% dari total produki  diekpor ke luar negeri. Sementara pengusaha batubara hanya diwajibkan menyuplai 35% hasil produksinya untuk kebutuhan domestik, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No.34/2009.
Fakta-fakta itu memperlihatkan bila negara ini tidak memiliki kedaulatan energi. Hal inilah yang menjadi akar permasalah penyediaan listrik bagi kebutuhan rakyat. Dan, solusinya bukanlah pencabutan atau pengurangan subsidi, melainkan menegosiasi ulang seluruh kontrak migas yang merugikan negara, hingga akhirnya tercapai kesepakatan yang menguntungkan kepentingan nasional. Demikian juga dalam sektor industri batubara: negara harus mengambil peran dominan dalam pengelolaan maupun alokasi komoditi yang lebih berpihak pada kebutuhan domestik dengan harga yang efisien.
Liberalisasi Kelistrikan
Disisi lain, banyak pihak menilai, kebijakan pengurangan subsidi kelistrikan ini tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya biaya bahan bakar. Kebijakan ini sebenarnya juga telah ditunggangi oleh pihak yang pro-liberalisasi kelistrikan. Mengapa? Karena dengan mengurangi subsidi listrik secara perlahan, hal itu akan membuat TDL di negeri ini menuju ‘harga ke-ekonomi-an atau harga pasar’.
Bila tarif  listrik telah sesuai dengan harga pasar, maka para investor swasta atau asing akan berminat bergerak di sektor  kelistrikan. Apalagi liberalisasi ini telah diberikan peluang oleh Undang-undang (UU) Ketenagalistrikan No.30/2009.
Upaya liberalisasi kelistrikan di negeri ini punya ‘cerita’ sendiri. Awalnya, sektor kelistrikan di negeri ini diatur dalam UU  No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang dibuat pada masa Orde Baru. Berdasarkan UU tersebut, PLN ditetapkan sebagai satu-satunya pemegang usaha kuasa ketenagalistrikan (PKUK) di Indonesia. Maka PLN menjadi pihak yang memegang hak monopoli dalam penyediaan listrik bagi kebutuhan publik.
UU No.15/1985 sebenarnya juga telah memberikan peluang bagi swasta untuk berkiprah dalam sektor kelistrikan. Namun kiprah swasta disini sebatas membangun pembangkit listrik yang listriknya harus dijual hanya kepada PLN selaku pembeli tunggal (Single Buyer). Pihak swasta inilah yang kemudian dikenal sebagai Independence Power Producer (IPP).  Sementara, dibagian hilirnya, PLN tetap menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyediakan listrik bagi masyarakat berikut dengan tarif yang ditentukan pemerintah.
Hak monopoli yang dipegang PLN selama masa Orde Baru ternyata membuat pihak asing gusar. Mereka menginginkan sektor kelistrikan Indonesia terbuka bagi ekspansi modal asing. Bersamaan dengan momentum krisis Asia 1997, International Monetary Fund (IMF) pun datang dengan ‘resep’ ekonominya yang tertuang dalam Letter of Intent (LOI) untuk ‘menolong’ Indonesia. Dan salah satu resep itu, seperti yang tertuang dalam butir 20 LOI, adalah liberalisasi sektor ketenagalistrikan dengan mencabut hak monopoli PLN. Inilah awal dari era liberalisasi kelistrikan di negeri ini.
Di era reformasi, pemerintah dan parlemen mengesahkan UU No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini merupakan produk hukum pertama yang melikuidasi hak monopoli PLN. Dalam UU ini, pihak swasta benar-benar diberi peluang untuk menguasai industri ketenagalistrikan dari hulu ke hilir.
Sistem pengelolaan ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli PLN dengan sedikit partisipasi pihak swasta di level pembangkit dirombak dalam UU No.20/2002. Swasta pun diberi kesempatan tidak hanya sebagai pengelola pembangkit, namun juga menjadi penyedia kebutuhan listrik masyarakat. Dan sejak saat itu pula pemerintah sering menaikkan TDL guna menarik minat investor berkecimpung disektor kelistrikan Indonesia.
Liberalisasi ini sempat terbendung ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No.20/2002 dalam judicial review yang diajukan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ditahun 2004. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Tahun 2009, mayoritas fraksi di DPR (kecuali fraksi PDIP) menyepakati pengesahan UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan.
UU yang baru ini serupa dengan UU No.20/2002, yakni membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menjadi penyedia layanan listrik masyarakat. UU inilah yang menjadi landasan hukum pengelolaan listrik Indonesia hingga kini.
Satu hal yang penting untuk diketahui adalah liberalisasi sektor hilir ketenagalistrikan memiliki efek yang berbeda dengan liberalisasi hilir migas. Dengan adanya liberalisasi ini, jaringan retail listrik yang selama ini telah terintegrasi secara sistematis oleh PLN akan dikuasai  pihak swasta yang berhasil memenangkan kompetisi. Pola penguasaannya pun monopolistik, sama seperti yang selama ini dilakukan PLN. Akibatnya, tarif listrik juga akan ditentukan oleh ‘penguasa’ baru sektor kelistrikan tersebut.
Jadi, berbeda dengan liberalisasi hilir migas yang memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk perusahaan asing yang lebih murah, liberalisasi kelistrikan takkan pernah memberikan kebebasan semacam itu. Hal ini karena para ‘pemain’ swasta itu diberi peluang berbisnis dengan cara menguasai infrastruktur kelistrikan yang telah dibangun PLN selama ini. Bukannya dengan mendirikan infrastruktur baru guna menandingi PLN, seperti halnya perusahaan migas asing yang mendirikan pom bensin sendiri untuk menandingi pom bensin Pertamina.
Dalam konteks liberalisasi kelistrikan yang semacam itulah, pemerintah memutuskan kenaikan TDL tahun ini diberlakukan. Kebijakan yang disebabkan oleh  tingginya biaya bahan bakar (yang juga disebabkan liberalisasi energi)  itu juga tiada lain berfungsi untuk menarik minat investor agar turut berbisnis disektor ketenagalistrikan.
Kebijakan kenaikan TDL, seperti halnya pembatasan BBM bersubsidi, merupakan buah dari sistem neo-liberalisme yang telah merasuk demikian jauh dalam berbagai sektor dinegeri ini.  Sudah seharusnya pemerintah lebih patuh pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dibandingkan  ‘manut’ pada   sistem yang,  menurut Hugo Chavez, akan membawa kita menuju ‘neraka’.
HISKI DARMAYANA
Penulis adalah kader  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)  Cabang Sumedang dan saat ini sedang bekerja di media berita tambang dan energi, Petromindo.com*)
*) Tulisan ini adalah opini pribadi penulis

Ref : www.berdikarionline.com