Rakyat Butuh Pemimpin Tegas Bukan Bergaya Militer

Kebutuhan sosok pemimpin dengan gaya keras dan tegas ala militer sangat diperlukan saat ini. Pasalnya banyak masalah yang tak kunjung diselesaikan dengan gaya kepemimpinan yang sekarang.

"Kebutuhan itu dirasakan perlu," kata pengamat politik Universitas Indonesia Ibramsjah

Dia menambahkan, pimpinan bergaya keras saat ini tampak pada Nono Sampono yang merupakan Letnan Jenderal Purnawirawan. "Kalau melihat calon-calon sekarang kan ada artis, ada sipil, nah gaya pak Nono sepertinya cocok," jelasnya.

Namun, tambahnya ada baiknya jika ada calon dari sipil yang memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, seperti Soekarno. "Keras dan tegas itu nggak harus militer, Soekarno dari sipil tapi bisa tegas," ujar Iberamsjah.

Kebutuhan kepimpinan yang tegas ini muncul dari hasil survei Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Politik (Pusbangpospol). Survei ini mencatat 32,5 persen dari 1000 responden memilih pasangan yang berasal dari militer-sipil.

Rasa Keadilan yang Hilang ditanah Papua

Di tahun 2011 yang lalu Rakyat Papua bergejolak. Diawali kasus mogok karyawan di areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Mereka meminta perusahaan memenuhi tuntutan pekerja tentang kesejahteraan. Namun demonstrasi ini berubah mencekam saat terjadi penembakan misterius yang menewaskan sejumlah orang pekerja PT Freeport Indonesia.

Belum juga tragedi berdarah ini selesai, desakan memerdekakan diri datang dari sebagian masyarakat Papua melalui Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung di Padang Bulan, Abepura, Jayapura. Masih sama, kongres ini pun berujung pertumpahan darah saat aparat keamanan melakukan pembubaran kongres.

Ada apa dengan Papua?

Berikut Keterangan wawancara OkeZone dengan Psikolog Sosial, Ahmad Chusairi

Papua kembali bergejolak, secara psikologi masyarakat Papua, apa yang tengah terjadi di sana?

Dari segi aspirasi, sudah lama masyarakat Papua merasakan ketidakadilan. Pertama, masalah pembangunan kawasan Papua yang dapat dikatakan tertinggal dari kawasan Indonesia lainnya. Kedua, eksploitasi sumber daya alam besar-besaran tapi distribusi tidak ada. Ketiga, masalah deprivasi, banyak sumber daya manusia masih terbelakang di Papua.

Sejak masa Orde Baru, Papua memang seolah cuma dieksploitasi. Kultur masyarakat yang tertutup membuat pemerintah cenderung menggampangkan masyarakat Papua. Karena terlepas dari intervensi luar, masyarakat Papua dengan kulturnya tersebut lemah dalam memobilisasi pergerakan massa.

Apa akibat persepsi ketidakadilan ini?

Mereka berpikir Pemerintah Jawa mengeksploitasi, melanggar hak adat, karenanya ada keinginan sebagian masyarakatnya untuk memerdekakan diri.

Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah?

Mengubah persepsi. Pemerintah harus memberikan janji-janji, entah lewat operasional, seperti memperbesar penghasilan, pembangunan infrastruktur. Tetapi harus dilakukan secara komprehensif, jangan sekedar memperhitungkan eksistensi.

Karena faktanya, proyek-proyek yang dilakukan di Papua toh tetap saja menggunakan sumber daya dari Jawa. Masyarakat Papua tetap tidak dominan, tidak terlibat di tanah kelahirannya sendiri. Ini disebabkan masalah keterbelakangan sumber daya manusia lokal yang harus jadi konsen pemerintah.

Penanganan pemerintah selama ini bagaimana?

Persoalan Papua lebih dipandang sebagai persoalan keamanan dibanding pembangunan.

Jangan 'Beli Kucing dalam Karung' di Pilpres 2014

Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merupakan tokoh paling dikenal responden dan paling berpeluang dipilih sebagai presiden pada Pemilu mendatang.

Survei dilakukan terhadap 2.117 responden di 23 provinsi pada 16 hingga 24 Januari 2012. Sebanyak 91,6 persen responden mengaku mengenal figur istri dari Ketua MPR Taufik Kiemas ini.

Sedangkan responden yang bersedia memilih Mega jika mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak 10 persen. Bagaimana reaksi PDIP terhadap hasil survei tersebut?

Berikut petikan wawancara okezone dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait.

Menurut Anda apa yang menjadi faktor utama masyarakat masih memilih Megawati sebagai calon presiden RI?
Karena empat poin, penegakan hukum, pengentasan kemiskinan, korupsi dan masalah pluralisme menjaga kebhinekaan bangsa ini. Bahwa harapannya, kebhinekaan itu penting untuk dikawal oleh seorang pemimpin yang memang betul-betul pancasialis sejati.

Apakah Megawati dipilih karena masyarakat kecewa dengan incumbent sehingga lebih memilih oposisi?

Ya, survei ini mengatakan seperti itu. Buktinya kenapa yang tinggi Ibu Mega dan Pak Prabowo karena mereka figur yang tidak ada dalam pemerintahan, PDIP dan Gerindra. Rakyat mencari alternatif yang bisa memperjuangkan apa yang jadi harapan.

Apakah PDIP semakin percaya diri untuk mengusung Megawati  jadi calon presiden?
Oh enggak, kita belum memutuskan itu. Artinya, bedanya kongres pertama dan kedua sudah memutuskan ketua umum otomatis calon presiden. Kongres ketiga, di Bali kita tidak memutuskan seperti itu dan menyerahkan kepada ketua umum pada waktunya. Tapi saya menyampaikan saja kita memilih bupati, Wali Kota atau gubernur saja mempertimbangkan hasil survei, apalagi calon presiden.

Tapi yang menarik salah satunya adalah bagaimana Pak JK (Jusuf Kalla) muncul, karena yang lain kan semuanya ketua umum partai. Pak JK ini kan bisa muncul ini sangat menarik. Mungkin di survei lainnya belum disurvei.

Ada kemungkinan PDIP akan melirik JK untuk berpasangan dengan Megawati?

Kita memutuskan calon presiden saja belum, apalagi membicarakan pasangannya. Menurut saya, sekarang partai itu yang paling penting bagaimana menjawab tantangan masalah empat tadi. Siapa partai yang bisa menjawab tantangan itu dan siapa calon presiden yang bisa menjawab tantangan itu akan dipilih rakyat.

Karena harapan rakyat adalah isu ekonomi dan persatuan adalah isu yang sangat penting. Jadi, menurut saya harus mentransformasi dari pada berlomba-lomba mencapai kekuasaan, lebih bagus berlomba-lomba untuk kepentingan rakyat. Yang paling penting, bagaimana apa yang diputuskan partai itu harus berhubungan dengan kemauan dan kebutuhan publik.

Jangan sampai partai memutuskan yang lari dari kebutuhan dan kemauan publik. Analisa berikutnya adalah bagaimana kemauan publik itu juga ada didalamnya kemampuan menyelesaikan masalah yang ada. Jangan sampai rakyat senang kepada satu orang, sementara kemampuan menyelesaikan masalah yang rakyat butuhkan tadi kecil.

Harus ada hubungan yang kuat antara pilihan publik dengan kemampuan dan itu mejadi keputusan partai. Kalau ini bisa dilakukan, Indonesia yang akan menang. Ini PR (pekerjaan rumah) bagi partai dan calon presiden untuk menyelesaikan masalah tadi.

Saya pikir publik tidak lagi bisa membeli kucing dalam karung untuk empat masalah ini. perlu ada sinyal nyata, konkrit sebelum melakukan pilihan karena ini akan jadi dasar-dasar rakyat untuk meilih.

SBY bilang ada 26 nama yang berpotensi jadi capres, pendapat Anda?

Saya rasa oke saja mau ngomong soal nama atau calon tapi yang paling penting juga PR-nya apa, dan kita lihat PR empat tadi siapa yang bisa menyelesaikannya dan dia harus bisa membuktikan itu sebagai calon presiden.
(ugo)
Ref : OkeZone