Perempuan Perlu Membangun Organisasi Massa

Soeharto berkuasa dengan terror dan pembantaian keji. Jutaan orang terbunuh dalam periode awal kekuasannya. Sasaran terornya adalah dua kekuatan yang paling loyal mendukung politik Bung Karno, yaitu komunis dan nasionalis kiri.
Organisasi perempuan juga menjadi sasaran pembasmian. Gerwani, organisasi perempuan yang memikili anggota 1,5 juta orang, menjadi sasaran perburuan para algojo-algojo rejim orde baru (Tentara, ormas dan milisi sipil).  Ratusan ribu orang mendekam dalam penjara-penjara orde baru selama puluhan tahun.
Sejak itu sampai sekarang, kita sulit menemukan lagi sebuah organisasi perempuan sebesar Gerwani. Kalaupun ada organisasi perempuan sekarang yang beranggotakan banyak orang, semisal organisasi ibu-ibu PKK (pemberdayaan dan kesejahteran keluarga), itu karena sengaja diciptakan oleh penguasa.
Ada yang menarik dengan organisasi PKK ini. Menurut Sri Sulistyawati, mantan aktivis Gerwani cabang Jakarta, sebagian besar metode kerja PKK mengadopsi apa yang pernah dilakukan oleh Gerwani. “Dulu Gerwani sering memberikan kursus ketrampilan kepada kaum perempuan, sekarang PKK juga mencoba melakukan itu,” katanya.
Gerwani aktif memberikan ketrampilan kepada perempuan, seperti menjahit, merenda, menyulam, dan masak-memasak. Mereka juga aktif dalam gerakan pemberantasan buta huruf dan gerakan pendidikan hingga ke desa-desa. Untuk anak-anak, organisasi yang dicap komunis ini mendirikan TK.Melati. Untuk menarik dukungan pedagang menengah dan kecil yang sebagian besar adalah perempuan, gerwani juga mendirikan tempat penitipan anak di pasar-pasar.
Dalam lapangan perjuangan lain, gerwani juga aktif bersama organisasi lain dalam membela ibu dan anak-anak terlantar karena suami kurang bertanggung-jawab, mengorganisir buruh perempuan yang dirugikan sistim kerja, hingga turun ke sawah atau ladang untuk membela kaum tani dan hak atas tanah garapan dari tuan tanah dan perusahaan besar.
Pantas saja, gerwani berhasil tumbuh menjadi organisasi perempuan terbesar saat itu dengan jumlah anggota mencapai 1,5 juta. Sampai sekarang, belum ada organisasi perempuan revolusioner yang mempunyai anggota sebanyak itu.
>>>
Seusai rejim orde baru digulingkan oleh gerakan rakyat, gerakan perempuan pun mulai mencari ruang untuk mengkonsolidasikan diri. Para aktivis perempuan mulai membaca kembali teori-teori feminis, dan sekaligus mulai mengadvokasi isu-isu perempuan seperti kekerasan terhadap perempuan, keterwakilan politik, praktek diskriminasi, dan lain sebagainya.
Menurut Ulfa Ilyas, dalam artikel “Mengenai gerakan Perempuan Berbasis Massa”, sebagian besar yang terlibat dalam gelombang baru gerkaan perempuan ini adalah perempuan kelas atas dan kelas menengah, termasuk dari golongan akademisi dan mahasiswa.
Akan tetapi, menurut Ulfa Ilyas, karena terdominasi oleh kelompok perempuan kalangan atas dan menengah, maka isu-isu dan advokasi gerakan perempuan sangat sedikit yang bersentuhan langsung dengan perempuan kebanyakan, seperti perempuan tani, buruh, dan kaum miskin lainnya.
Di mata perempuan kebanyakan (petani, buruh, dan miskin perkotaan), masalah terbesar mereka adalah sosial-ekonomi akibat sistim neoliberalisme; bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Itu pula persoalan kerumah-tanggaan yang paling banyak membuat pusing “tujuh keliling” kalangan ibu-ibu.
Padahal, menurut Ulfa Ilyas, karena di perempuan masih melekat apa yang disebut peran domestik, maka perempuanlah yang paling merasakan dampak penerapan kebijakan neoliberal, seperti privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi ekonomi.
>>>
Menurut Hegel Terome, penggiat masalah perempuan di Kalyanamitra, salah satu penyebab kenapa gerakan perempuan gagal mendesakkan tuntutannya adalah karena tidak adanya motor organisasi.
“Orde baru telah menghancurkan mesin terbesar gerakan perempuan, yaitu gerwani. Ini juga yang membuat banyak agenda perempuan sulit dimenangkan,” ujar alumnus filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) ini.
Katanya, ketika Bung Karno masih berkuasa, kaum perempuan diajak untuk keluar rumah dan terlibat besama dengan laki-laki untuk membangun bangsa. Sekarang, karena pemerintahnya memang anti-kemajuan perempuan, ditambah lagi ketiadaan mesin organisasi massa perempuan, kaum perempuan mulai ditarik kembali untuk masuk ke dalam rumah.
Sebagai buktinya: di berbagai daerah diberlakukan perda-perda syariah, berdiri perkumpulan-perkumpulan istri taat suami, dan berbagai bentuk tekanan untuk mengurung perempuan di dalam rumah.
“Kalau mau membuka ruang politik, sekaligus melawan berbagai upaya-upaya penyingkiran perempuan, maka sudah saatnya menghidupkan kembali organisasi massa kaum perempuan,” tegasnya.
Akan tetapi, kalau gerakan perempuan hendak membangun organisasi massa, maka perlu difikirkan strategi kampanye dan metode advokasi untuk menjembatani antara organisasi dan massa luas kaum perempuan.
“Saya setuju sekali jika sekarang diusahakan pendirian organisasi massa perempuan. Tetapi itu akan sulit berhasil jika isunya elitis, tidak mau turun langsung ke pabrik dan di tengah-tengah massa kaum perempuan,” tutur Sri Sulistyawati.
  
Agus Pranata
Ref ://Berdikari Online 

Bung Karno Dan Gerakan Wanita

Beberapa hari menjelang Kongres Ibu di Jogjakarta, pada 22-25 Desember 1928, Bung Karno sempat menuliskan artikel terkait acara itu. Tulisan itu dimuat di koran “Suluh Indonesia Muda”, yang diredakturi oleh Bung Karno sendiri.
Di situ Bung Karno menuliskan harapannya agar gerakan wanita Indonesia tidak sekedar menjadikan persamaan hak sebagai tujuannya, tetapi juga harus terlibat dalam perjuangan nasional. “Bukan saja kaum laki-laki, tetapi kaum wanita juga harus siap menghadapi gerbangnya maut di dalam usahanya membuat natie,” kata Soekarno, yang mengutip pernyataan Sarojini Naidu, aktivis nasionalis India.
Di mata Hegel Terome, aktivis penggiat masalah perempuan di organisas Kalyanamitra, Bung Karno adalah tokoh laki-laki yang amat sensitive dan visioner dalam melihat kekuatan wanita dalam perjuangan nasional. “Tidak banyak tokoh nasional laki-laki yang demikian serius membincangkan wanita, kecuali Bung Karno,” katanya saat diskusi bertajuk “Sarinah Hari Ini”, yang diselenggarakan oleh Berdikari Online.
Dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan, ketika bangsa Indonesia masih berjuang melawan kembalinya kolonialisme, Bung Karno masih sempat-sempatnya menggelar kursus politik untuk wanita. Kursus wanita diselenggarakan di gedung negara Jogjakarta, dimana Bung Karno terjun langsung sebagai pengajarnya.
Keseriusan Bung Karno makin nyata tatkala ia berjuang keras melengkapi bahan ajaran saat ia mengajar di kursus wanita untuk menjadi sebuah buku. Jadilah buku Sarinah itu. Buku itu sangat lengkap mengurai persoalan-persoalan wanita, teori-teori pembebasan wanita, dan kewajiban wanita dalam revolusi nasional.
Sri Sulistyawati, aktivis perempuan di jaman Soekarno, menjelaskan bagaimana Bung Karno berjuang keras untuk mengajak kaum perempuan terlibat aktif dalam perjuangan melawan neo-kolonialisme dan imperialisme. “Saat itu, Bung Karno melihat sebagian perempuan, termasuk istri pejabat negara, masih terikat konco-wingking.”
Peranan Bung Karno yang begitu besar itu, termasuk dengan usahanya menyelenggarakan kursus dan menerbitkan buku, dianggap Hegel Terome sebagai bukti bagaimana Bung Karno berusaha mengarahkan gerakan perempuan itu dalam visi politiknya: anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.
Di masa Bung Karnolah, menurut Hegel, gerakan perempuan dipandang sebagai mitra dalam perjuangan nasional. Dalam relasi antara perempuan dan negara, pada jaman itu ada pengakuan secara sah bahwa perempuan diposisikan sama dengan laki-laki sebagai warga negara. “Itu diperlukan untuk menyatukan kekuatan nasional untuk melawan neo-kolonialisme dan imperialisme,” katanya.
Akan tetapi, persoalan muncul ketika Bung Karno memutuskan untuk menikahi Hartini pada tahun 1962. Dilema muncul karena gerakan perempuan sedang berjuang keras menentang poligami, sedangkan Bung Karno dianggap telah melakukan poligami.
Saat itu, organisasi perempuan ada yang melakukan protes, tetapi ada juga yang seolah-olah terdiam. Gerwani dianggap tidak bereaksi ketika itu. Saskia Wierenga, penulis buku berjudul “Penghancuran Gerakan Perempuan”, menganggap sikap diam Gerwani itu sebagai upaya menjaga hubungan harmonis antara Sukarno dan Partai Komunis Indonesia.
Sri Sulistyawati, yang pernah menjadi aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), menjelaskan bahwa Gerwani punya pandangan tersendiri soal itu. “Masalah pokok saat itu adalah melawan imperialisme, sedangkan Bung Karno sendiri memimpin perjuangan melawan imperialisme,” katanya.
Menurutnya, gerwani bukan diam saja, tetapi Gerwani juga menyampaikan kritik. “tetapi kritik Gerwani disampaikan dengan cara lain. Tidak dengan aksi massa dan galak-galakan di depan Bung Karno. Kita tidak mau merugikan atau melemahkan perjuangan anti-imperialisme.”
Sri menganggap keputusan Bung Karno menikahi Hartini sebagai masalah pribadi. “itu tanggung jawab pribadi. Masalahnya tidak sesederhana itu. Perkara monogami dan poligami itu harus diatur dalam UU,” tegasnya.

Kusno
Ref : Berdiakari Online